Indonesia Disandera Kapitalisme Global

EKONOMI: Kapitalisme Global
Oleh Hidayatullah Muttaqin

Hari ini (14/8) dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Paripurna DPR RI, Presiden SBY menyampaikan pandangannya tentang paradigma dan strategi pembangunan ekonomi. Menurut SBY, Indonesia tidak boleh terjerat Kapitalisme Global.

Sebagaimana dipetik Kompas.com (14/8), presiden mengatakan: “Paradigma dan grand strategy pembangunan ekonomi seperti itulah yang mesti kita anut dan perkokoh. Intinya kita tidak boleh terjerat, menyerah, dan tersandera oleh kapitalisme global yang fundamental yang sering membawa ketidakadilan bagi kita semua.”

Pernyataan presiden tersebut terasa sangat mempesona. Sepertinya rakyat memiliki seorang pemimpin yang berani melawan arus politik ekonomi global. Namun sayangnya, realitas paradigma dan track record kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan presiden SBY justru bertolakbelakang dengan ucapan-ucapannya.

Begitu pula, track record bagaimana SBY berhadapan dengan publik sudah diketahui umum bahwa ia merupakan orang yang gemar membangun citra dirinya dari pada bertindak sesuai ucapannya. Di bawah kepemimpinannya, birokrasi pusat hingga ke daerah lebih sibuk memoles “gincu” dalam bentuk iklan-iklan di media elektronik dan cetak dari pada menyelesaikan permasalahan negara dan masyarakat.

Sementara itu, realitas paradigma kebijakan pemerintah tetap setia pada liberalisme ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah justru membangun keterikatan dengan lembaga-lembaga global Kapitalisme seperti organisasi perdagangan bebas dunia (WTO), IMF, World Bank, dan ADB.

Satu contoh, betapa Indonesia terikat dengan Kapitalisme global adalah upaya pemerintah menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar internasional. Ini artinya pemerintah menyerahkan harga komoditas BBM (yang sebagian sumber dayanya ada di negeri sendiri) mengikuti turun naiknya harga minyak mentah yang ditentukan oleh para penjudi (spekulan) di lantai bursa dunia.

Ketika Mahkamah Konstitusi melarang pemerintah menetapkan harga BBM berdasarkan harga pasar internasional, pemerintah pun mengakalinya dengan mengubah istilahnya menjadi harga kekinian.

Sungguh kita mengetahui begitu beratnya dampak dari kenaikan harga BBM bagi masyarakat khususnya lapisan menengah ke bawah. Namun pemerintah tidak bergeming.

Inilah satu contoh negara kita dan pemimpin negeri ini telah mengikatkan tali Kapitalisme Global sehingga Indonesia tersendera. Dan untuk itu, penguasa negeri ini terus melakukan kebohongan publik dengan konsekwensi semakin langgengnya penjajahan Kapitalisme Global di Indonesia. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/ www.jurnal-ekonomi.org]